21 Mar 2018

Sebuah Alur Pemikiran: Implementasi Green Building di Indonesia.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Nasional dalam Proyeksi Penduduk 2010-2035, Indonesia sedang mengalami urbanisasi yang cukup masif. Populasi masyarakat perkotaan dari tahun 2015 sampai 2035 akan meningkat sekitar 13.3% atau dengan kata lain mencapai 66.6% dari total populasi keseluruhan di Indonesia. Meningkatkanya kawasan perkotaan tentunya juga sejalan dengan dominasi pertumbuhan lingkungan binaan. Lingkungan binaan merupakan lingkungan yang dibuat oleh manusia dengan tujuan memberikan tempat untuk mengakomodasi aktivitasnya. Lingkungan binaan ini memiliki rentang yang cukup luas dari mulai bangunan gedung sampai dengan suatu kawasan yang merupakan komponen-komponen pembentuk kota. 

Sebagai salah satu komponen pembentuk kota yang utama, keberadaan gedung tentunya memiliki jejak ekologis yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan fitrahnya untuk mengakomodasi berbagai aktivitas manusiasehingga konsumsi sumber daya dan produksi limbah tidak dapat dihindarkan.

Gambar 1. Apa yang dikonsumsi dan dihasilkan Sektur Gedung secara Global

(Sumber: UNEP SCBI Website, 2016  http://www.unep.org/sbci/AboutSBCI/Background.asp)

Gedung yang berkelanjutan atau dikenal dengan green building, sampai saat ini masih menjadi primadona untuk menjawab permasalahan ini. Green building pada hakikatnya berusaha untuk mengakomodasi konsep tripple bottom line: people, planet, and profit. Konsep ini merumuskan bahwa suatu gedung dapat dikatakan berkelanjutan apabila dalam jangka panjang memberikan manfaat pada manusia baik secara sosial maupun ekonomi,serta mendatangkan manfaat bagi lingkungan secara ekologis dalam skala lokal maupun global.

Gambar 2. Konsep Tripple Bottom Line

(Sumber: LEED Core Concept 3rd Edition)

Dengan mengacu konsep ini, gedung yang berkelanjutan atau green building diharapkan dapat menghindari hal-hal yang timpang di salah satu elemen dari Tripple Bottom Line.

Bagaimana implementasi green building saat ini di Indonesia? 

Bila menilik dari segi kebijakan publik, prinsip dasar bangunan hijau telah banyak dikembangkan baik melalui regulasi yang bersifat wajib atau mandatory maupun melalui perangkat penilaian yang bersifat sukarela atau voluntary. Untuk regulasi di Indonesia, baru beberapa daerah yang menerapkan prinsip bangunan hijau, diantaranya: Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur No. 38 tahun 2012 tentang Bangunan Hijau dan Kota Bandung melalui Peraturan Walikota  No. 1023 tahun 2016 tentang Bangunan Gedung Hijau. Untuk tingkat nasional, telah lahir pula Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau.

Di lain pihak, untuk perangkat penilaian yang bersifat sukarela, Indonesia melalui GBC Indonesia telah melahirkan GREENSHIP. Dalam prangkat penilaian ini, terdapat kriteria-kriteria yang bertujuan untuk mengimplementasikan kaidah bangunan hijau ke setiap tahap dalam daur hidup gedung. Mengingat pencapaian dalam perangkat penilaian ini bersifat sukarela, tingkat kesulitan yang akan dihadapi oleh pemilik sekaligus tim proyek akan lebih tinggi dari regulasi yang bersifat wajib. Sementara, bila menilik dari kesadaran masyarakat  di Indonesia, green building masih dianggap mahal dikarenakan seringkali mempunyai biaya investasi awal relatif lebih besar. Hal ini menyebabkan kesadaran akan implementasi green building hanya sebagai alat menambah nilai suatu properti, bukan untuk merubah cara berpikir dan berperilaku yang konvensional dalam membangun dan memelihara sebuah gedung.

Gambar 3. Tantangan terhadap Implementasi Green Building di Indonesia

Faktor keberhasilan Implementasi Green Building

Faktor keberhasilan tersebut adalah saat seluruh pihak terkait dapat menjawab mengapa dan bagaimana implementasi green building dilakukan.

Terdapat berbagai alasan moral dalam memasukan isu keberlanjutan lingkungan ke dalam suatu pembangunan. Alasan moral ini memiliki rentang dari skala anthropocentris sampai dengan skala ekosentris. Skala anthroposentris merupakan alasan moral yang berbicara tentang bagimana isu lingkungan yang berkelanjutan memiliki dampak pada manusia. Sedangkan skala ekosentris merupakan alasan moral yang berbicara tentang bagaimana isu lingkungan berkelanjutan memiliki dampak pada lingkungan itu sendiri.Sebagai contoh, apabila penggunaan kayu bersertifikat dikarenakan adanya kekhawatiran akan dampak kerusakan hutan kepada manusia, alasan tersebut merupakan alasan moral pada skala anthroposentris. Sementara apabila penggunaan kayu bersertifikat dikarenakan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan  keanekaragaman hayati hutan, hal tersebut merupakan alasan moral skala ekosentris. Tanpa bermaksud mengecilkan alasan moral pada skala ekosentris, belum serentaknya regulasi pemerintah membuat alasan moral pada skala anthroposentris dapat dikatakan lebih efektif.

Tentunya hal ini dikarenakan skala ekosentris berbicara pada tataran filosofis.

Gambar 4. Alasan Moral Skala Ekosentris dan Anthroposentris

Langkah awal dari implementasi green building adalah mengubah cara pandang kita dalam  melihat gedung itu sendiri. Paradigma baru dalam konsteks green building menganggap gedung sebagai sesuatu sistem yang memiliki daur hidup yang secara garis besar memiliki 4 fasa: perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan & pemeliharaan; dan pembongkaran. Setiap fasa memiliki kontribusi dalam memberikan dampak terhadap lingkungan sekaligus mengakomodasi kebutuhan penghuninya. Setiap fasa juga sangat menentukan bagaimana fasa selanjutnya dapat berjalan. Suatu gedung dapat dikatakan green building adalah ketika setiap fasa dalam daur hidupnya mengacu pada prinsip green building atau dengan kata lain implementasi prinsip green building tidak dilakukan secara parsial.  Ketika paradigma ini dipahami, alasan strategis seperti biaya, waktu dan kualitas dapat menjadi sesuatu yang perlu dilihat secara holistik dari seluruh fasa daur hidup gedung tersebut.

 

Gambar 5. Daur Hidup Gedung

Fasa perencanaan yang merupakan fasa awal dari suatu daur hidup gedung yang memberikan efek domino terhadap fasa-fasa selanjutnya. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan terintegrasi sangat diperlukan. Pendekatan holistik adalah dengan memasukan berbagai pertimbangan bagaimana gedung tersebut melewati fasa-fasa selanjutnya. Sebagai contoh dalam melakukan optimalisasi pemanfaatan cahaya alami, seorang arsitek berencana menggunakan light shelves pada ketinggian tertentu dengan tujuan menambah jangkauan cahaya alami yang masuk ke dalam gedung. Selain perlu melakukan simulasi posisi mana yang paling optimal, sang arsitek juga perlu mempertimbangkan isu-isu yang mungkin terjadi pada fasa pemanfaatan dan pemeliharaan. Tentunya hal ini juga mempengaruhi biaya yang diperlukan sepanjang daur hidup gedung.

Sementara itu, pendekatan terintegrasi adalah bagimana gedung tersebut direncanakan dengan mempertimbangkan berbagai disiplin ilmu yang terkait. Misalnya saja dalam optimalisasi pencahayaan alami dan buatan diperlukan pendekatan pasif maupun aktif. Dalam konteks ini, pendekatan pasif dilakukan selain memilih warna yang relatif terang dan menentukan lebar bukaan transparan, pemilihan spesifikasi kaca yang optimal juga diperlukan. Di lain pihak, instalasi pengelompokan lampu juga perlu strategi yang dapat menunjang efisiensi energi. Pemisahan pengelompokan lampu pada area yang terpapar cahaya alami sebesar 300 lux atau lebih selama jam kerja dengan yang tidak perlu dilakukan. Sehingga saat matahari bersinar, area yang terpapar cahaya alami sebesar 300 lux atau lebih tidak perlu menyalakan lampu seperti area lainnya. Dari contoh kasus ini, minimal dibutuhkan kolaborasi multi disiplin antara konsultan arsitektur, konsultan  interior, konsultan fasad dan konsultan elektrikal.

Gambar 6. Pendekatan Desain yang Terintegrasi

Selain diperlukannya multidisiplin dalam pendekatan desain yang terintegrasi, terdapat beberapa persyaratan dasar lainnya yang perlu dilakukan. Proses yang terintegrasi adalah proses yang dilakukan sedini mungkin. Untuk menghasilkan sebuah gedung yang mengacu pada prinsip green building secara optimal, pendekatan yang terintegrasi ini harus dimulai sejak tahap awal desain dan perencanaan. Diharapkan, identifikasi permasalahan dari suatu proyek dapat dijawab segera melalui berbagai alternatif strategi desain. Sehingga desain yang dihasilkan cukup matang karena telah melalui proses yang iterative atau evaluasi yang berulang.

Gambar 7. Diagram Proses Iterative pada Fasa Perencanaan

Kesimpulan

Pemahaman terkait mengapa dan bagaimana implementasi green building dalam konteks merespon tantangan yang ada sangat diperlukan. Dengan semakin meningkatnya tingkat pemahaman masyarakat akan prinsip green building, diharapkan perangkat regulasi yang sifatnya mandatory akan semakin mendudukan posisinya secara mantap. Sementara secara sukarela atau voluntary, industri bangunan gedung akan semakin berkompetisi untuk melakukan perubahan dalam caranya berpikir dan berperilaku untuk melakukan pembangunan. Diharapkan kedua pendekatan tersebut memiliki dampak tidak hanya sekedar mematuhi peraturan ataupun mengejar atribut ‘green’semata, tetapi juga menjadikan green building sebagai suatu ‘habit’atau kebiasaan dalm berpraktik di dunia industri bangunan gedung.

Referensi

Busby Perkins + Will Stantec Consulting. (2007). Roadmap for The Integrated Design Process. BC Green Building Roundtable (pp. 7-8). Vancouver: Busby Perkins + Will Stantec Consulting.

Kementerian PPN/Bappenas; BPS; UNFPA. (2013). Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Kortenkamp, K. &. (2001). Ecocentrism and Anthropocentrism: Moral Reasoning about Ecological Dillmes. Journal of Environmenal Psychology, 1-12.

LEED. (2013). Integrated Project and Planning Design. In Reference Guidev For Building Design and Construction v4 (pp. 31-53). Washington: U.S. Green Buillding Council.

LEED. (2014). Core Concept Guide: An Introduction to LEED and Green Building 3rd Edition. Washington: U.S. Green Building Council.

Nasir, R., Danusastro, Y., Fitria, D., Fauzianty, V., Aryani, Y., Widyanareswari, A., et al. (2013). Panduan Teknis Perangkat Penilaian Bangunan Hijau untuk Gedung Baru Versi 1.2. Jakarta: Green Building Council Indonesia.



Baca Selengkapnya Unduh Disini